21/11/2014

Petani Tebu Desak PTPN XI Terapkan Rendeman 9%

Senin, 27 Mei 2013 / pangan

Jakarta (Kabarbumn.com) - Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) mendesak pabrik gula dibawah PTPN XI segera menerapkan rendemen minimal 9% pada musim giling tahun ini. Menurut APTRI, ini sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jatim No 17/2012 mengenai peningkatan rendemen dan hablur tanaman tebu.

Ketua APTRI Arum Sabil mengatakan, pada peraturan  tersebut  ditetapkan bahwa dalam 3 tahun sejak aturan ini diterapkan, rendemen tebu di Jatim harus dipatok minimal 10%. Artinya 2013 ini merupakan tahun kedua dan sesuai tahapan, harusnya rendemen sudah sudah mencapai 9%.

“Tapi ironisnya, saat ini di PTPN XI ada tebu milik petani yang rendemennya masih di bawah 6%," ujar Arum Sabil, di sela pertemuan dengan Wakil Gubernur Jatim di Gedung Pemprov Jatim, Surabaya, Senin (27/5/2013).

Ia menambahkan, desakan petani untuk mendongkrak rendemen minimal 9% karena hanya di titik itulah, petani baru bisa menikmati keuntungan.

Dalam hitungan biaya pokok Produksi (BPP) di tingkat petani, jika rendemen 6% dengan produksi tebu rata-rata 90 ton per ha maka BPP-nya kurang lebih Rp 11.850 per kg gula. Sedangkan jika rendemen 7% BPP-nya kurang lebih Rp. 10.150 per kg gula, jika rendemen 8% maka BPP kurang lebih Rp 8.900 per kg gula.

"Sedangkan jika rendemen 9%, BPP kurang lebih Rp 7.900/kg gula, bahkan jika rendemen 10% maka BPP kurang lebih Rp. 7.100/kg gula. Artinya petani bisa mendapat keleluasaan keuntungan yang saya rasa juga baik untuk pabrik gula," papar Arum.

Ia menambahkan, saat ini para petani tebu cemas lantaran beberapa isu yang berkembang seperti adanya instruksi dari kantor Direksi PTPN XI kepada pabrik gula di lingkungan PTPN XI agar rendemen pada tebu milik pabrik gula dibuat tinggi. Sehingga terjadi perbedaan. Tebu milik pabrik gula rendemennya lebih tinggi dibanding tebu petani.

Arum mencontohkan, pada musim giling tahun 2012 lalu rendemen milik pabrik gula lebih tinggi hampir mencapai 2 poin di banding rendemen milik petani. "Hal tersebut berpotensi tinggi menimbulkan kecurigaan dan prasangka negatif petani kepada Direksi PTPN dan pihak pabrik gula," kata Arum.

Selain itu, petani juga resah akan diterapkan kebijakan Rafaksi atau pemotongan berat tebu milik petani oleh pihak pabrik gula akibat adanya

kotoran yang ikut tertimbang.

Ditambahkan, dalam rapat koordinasi APTRI bersama perwakilan petani tebu sewilayah PTPN XI bersama Direksi PTPN XI, para petani menyatakan sikap

bersama di antaranya bagi hasil gula milik petani dinaikkan dari 66% menjadi 70% secara rata-rata berapa pun rendemen yang dihasilkan. Petani juga menuntut bagi hasil tetes petani 5% per kuintal tebu.

Sementara itu, Wakil Gubernur Jatim Saifullah Yusuf mengatakan, pihaknya sudah memahami tuntutan petani. Karenanya Pemprov Jatim akan terus mencari jalan keluar masalah ini sehingga rendemen di tingkat petani. (mon)

Dibaca : 514 kali
KabarBUMN.com Social Media :